Notification

×
Copyright © Best Viral Premium Blogger Templates

Kuliner

Iklan

PKAKN DPR Dorong Pemutakhiran DTKS Kota Bandung

FEC Media
Kamis, 22 April 2021, April 22, 2021 WIB

 

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal DPR RI Helmizar saat diskusi dengan Kepala Dinas Sosial dan Penanganan Kemiskinan (Dinsos Nangkis) Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dan peneliti BK Setjen DPR RI, di Bandung, Jawa Barat, Rabu (21/4/2021). Foto: Oji/Man


Bandung, Detakterkini.com- Detakterkin aplikasi Sistem Informasi dan Kesejahteraan Sosial (SIKS-Dataku) periode finalisasi Oktober 2020, diketahui bahwa pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Bandung menempati urutan ke-21 se-Jawa Barat dan menempati urutan 354 secara nasional dari 406 kabupaten/kota dalam hal besaran persentase jumlah data yang diverifikasi dan divalidasi.


Demikian disampaikan Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal DPR RI Helmizar dalam sambutannya saat diskusi dengan Kepala Dinas Sosial dan Penanganan Kemiskinan (Dinsos Nangkis) Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dan peneliti BK Setjen DPR RI, di Bandung, Jawa Barat, Rabu (21/4/2021).


“Meskipun secara rutin melakukan update, namun hanya sebanyak 10.999 data Rumah Tangga (RuTa) yang telah dilakukan perbaikan dari total 133.275 RuTa atau 8,3 persen per Oktober 2020," papar Helmi, sapaan akrabnya. Namun demikian, Helmi menambahkan bahwa dari paparan dan penjelasan Kadinsos Kota Bandung yang sudah melakukan perbaikan pemutakhiran data DTKS Kota Bandung hingga mencapai 96 persen per Januari 2021, namun sepertinya data tersebut belum ter-update di sistem Kementerian Sosial.


Helmi menambahkan bahwa kesuksesan pelaksanaan berbagai program perlindungan sosial menjadi sangat penting di tengah keadaan negara sedang menghadapi pandemi Covid-19. Untuk mencapai kesuksesan tersebut, harus didukung dengan ketersediaan data yang akurat dan mutakhir, karena tantangan terbesar dalam pelaksanaan program pemerintah, khususnya program penanggulangan kemiskinan adalah teridentifikasinya kelompok masyarakat sasaran yang menjadi penerima manfaat secara tepat sesuai dengan kriteria dari masing-masing program yang dicanangkan pemerintah.


“Semakin tepat sasaran dari penerima manfaat, maka akan semakin nyata keberhasilan dari tujuan program penanggulangan kemiskinan dapat terwujud," tandasnya. Lebih lanjut Helmi menjelaskan, perjalanan pemerintah dalam menciptakan basis data untuk menunjang program perlindungan sosial diawali pada tahun 2005 yaitu dengan Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang merupakan sensus kemiskinan untuk menunjang pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).


"Basis data tersebut terus berkembang hingga saat ini menjadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial," urai Kapus PKAKN Setjen DPR RI ini.


Helmi menegaskan bahwa kehadirannya bersama Tim Peneliti BK Setjen DPR RI memperoleh informasi salah satu yang menjadi kendala proses verifikasi dan validasi data di Kota Bandung adalah adanya pandemi Covid-19. Dirinya juga mengapresiasi capaian kinerja Dinsos yang sudah melakukan update DTKS pada Januari 2021 mencapai 96 persen.


Kepala Dinas Sosial dan Penanganan Kemiskinan Kota Bandung, Tono Rusdiantono mengungkapkan bahwa pihaknya selama ini mengalami kendala pemutakhiran DTKS salah satunya disebabkan sulitnya mengakses server di Kemensos.


“Apa yang menjadi saran dan masukan dari Kapus PKAKN Setjen DPR RI dan Tim Peneliti kami terima dengan baik. Memang ada beberapa hal yang harus kita perbaiki terkait data. Karakter data yang dinamis dan berubah-ubah cukup menyulitkan proses updating. Ditambah situasi pandemi Covid-19 serta tahun 2020 fokus pada verifikasi bansos," tutupnya.

Komentar

Tampilkan

  • PKAKN DPR Dorong Pemutakhiran DTKS Kota Bandung
  • 0

Terkini di FEC Media

Topik Populer

Iklan Dalam Feed